PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : URGENSI DAN PERANANNYA DALAM MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Nelson Mandela)

            Alkisah ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, kaisar Jepang mengumpulkan para rakyatnya. “Masih berapa jumlah guru yang tersisa di negeri ini ?” tanya kaisar kepada rakyatnya, seusai negeri itu dibombardir pasukan Amerika. Pertanyaan kaisar ini diprotes oleh tentara Jepang yang juga hadir dalam pertemuan darurat itu. “Wahai kaisar mengapa tuan tak menanyakan jumlah kami yang tersisa, sebab kamilah yang mati-matian membela negeri ini”, ujar seorang perwira militer yang luput dari serbuan ganas tentara AS. “Jika di negeri ini masih ada guru, kita akan segera bangkit dari kekalahan kita. Dari gurulah nanti akan lahir insinyur, dokter, dan tenaga-tenaga terampil lainnya guna membangun negeri ini”, jawab kaisar.

            Lima puluh delapan tahun yang lalu, tahun yang sama dengan kemerdekaan Indonesia, negara Jepang seakan mulai dari nol lagi karena porak poranda akibat bom atom yang dijatuhkan di Kota Nagasaki dan Hiroshima serta kemudian disusul dengan pengakuan menyerah tanpa syarat. Saat ini, apabila kita perbandingkan keadaan Jepang dan negara kita, tentunya kita akan menundukkan kepala, karena kita jauh tertinggal dari negeri matahari terbit tersebut. Ucapan kaisar Jepang pada saat itu terbukti benar. Saat ini Jepang adalah negara maju dan salah satu raksasa dunia. Pendapatan perkapita Jepang hampir 40 kali lipat pendapatan perkapita rakyat kita. Agaknya negara Jepang terlebih dahulu membuktikan ucapan Nelson Mandela di atas bahwa pendidikan merupakan senjata mereka dalam mengubah dunia. Pertanyaannya, kapankah giliran Indonesia?

            Potret pendidikan di Indonesia memang belum semaju di negara-negara lain. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada urutan 124 dari 187 negara, lebih rendah daripada negara jiran Malaysia, apalagi apabila dibandingkan dengan Singapura. Malaysia berada pada peringkat 61 dan Singapura berada pada peringkat 26. Kitapun kalah dari Thailand yang berada pada peringkat 103 dan Filipina yang berada pada peringkat 112 (UNDP, 2012).

            Kemudian selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan? Pendidikan, mau tidak mau harus dijadikan prioritas utama bangsa.  Pembangunan yang kita lakukan tidak lagi dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, tetapi harus memiliki arah dan kerangka yang jelas untuk mencapainya. Arah dan kerangka yang jelas ini adalah hasil dari pendidikan. Dengan demikian pembangunan di negeri kita harus dilandasi dengan pendidikan sebagai pondasinya.

Pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat dan desa

            Dalam konteks pembangunan masyarakat dan desa, pembangunan manusia sebagai aktor utama pembangunan harus mendapatkan sentuhan yang pertama. Yang harus dibangun adalah manusia yang melakukan pembangunan terlebih dahulu, kemudian diikuti pendukung yang lainnya. Pembangunan yang menekankan pada manusia sebagai aktor utama pembangunan inilah yang dikenal dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek, yang berarti masyarakatlah yang aktif melakukan pembangunan. Bukanlah objek, yang berarti masyarakat memiliki ketergantungan untuk dibangun terlebih dahulu baru bisa maju.

            Prinsip utama yang sangat mudah dikenali sebagai ciri adanya pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah DOUM, yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Input pembangunan adalah dari masyarakat, proses pembangunan adalah oleh masyarakat, dan output pembangunan adalah untuk masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama, yang berada dalam setiap aspek pembangunan, baik input, proses dan output. Dengan demikian kualitas suatu masyarakat akan sangat menentukan kualitas pembangunan.

            Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakatnya. Apabila masyarakat berdaya, maka masyarakat akan mampu melakukan pembangunan dengan arah dan kerangka yang jelas. Namun bagaimana apabila masyarakat, yang notabene sebagai aktor utama pembangunan tidak berdaya?

            Masyarakat yang berdaya merupakan masyarakat yang mampu melakukan pembangunan dengan optimal. Untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, yang memiliki kualitas yang unggul dan berperan sebagai aktor utama pembangunan, pendidikan tentu merupakan kunci utama di dalamnya. Pendidikan merupakan katalisator utama dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dengan pemberian peningkatan kapasitas kepada masyarakat, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap akan terbentuk manusia yang berdaya yang nantinya mampu melakukan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan desa menempatkan keberdayaan masyarakat dan desa sebagai sentralnya.

Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk keberdayaan masyarakat dan desa

            Pelatihan merupakan salah satu jenis pendidikan. Pelatihan adalah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan pengalaman atau perubahan sikap seseorang (Simamora, 1999). Lebih khusus, Mangkuprawira (2003) menggambarkan bahwa pelatihan lebih merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat digunakan dengan segera, tidak seperti pendidikan pada umumnya yang memberikan pengetahuan tentang subyek tertentu dengan sifat lebih umum, terstruktur untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang.

            Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan instrumen yang tepat untuk mencapai keberdayaan masyarakat dan desa. Dari data BPS (2012), jumlah desa dan kelurahan di Indonesia mencapai 79.075, dan penduduk Indonesia berjumlah 224.775.796 jiwa. Untuk memberikan peningkatan kapasitas pada sekian banyak masyarakat Indonesia, tentunya membutuhkan  ketrampilan yang bisa didapat dengan segera namun efektif dalam diimplementasikan. Jawabannya adalah melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa.

            Berkaitan dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa ini, pemerintah memberikan pedoman dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Masyarakat dan Desa/Kelurahan. Permendagri ini memberikan norma, standar dan prosedur dalam penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa secara lengkap, termasuk rumpun-rumpun pelatihan di dalamnya. Dalam Permendagri ini diberikan pedoman secara menyeluruh dari sasaran pelatihan, pelatih, bahan pelatihan, metode pelatihan, peserta pelatihan, sampai standar pelatihan masyarakat dan desa/kelurahan.

            Agar suatu pelatihan secara efektif berhasil, As'ad (1987) mengungkapkan lima komponen penentu keberhasilan pelatihan:

1. Sasaran pelatihan atau pengembangan

Setiap pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas yang bisa diuraikan kedalam perilaku-perilaku yang dapat diamati dan diukur supaya bisa diketahui efektivitas dari pelatihan itu sendiri.

2. Pelatih /Trainer

Pelatih harus bisa mengajarkan bahan-bahan pelatihan dengan metode tertentu sehingga peserta akan memperoleh pengetahuanketrampilan dan sikap yang diperlukan sesuai dengan sasaian yang ditetapkan.

3. Bahan-bahan latihan

Bahan-bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan.

4. Metode latihan (termasuk alat bantu):

Setelah bahan dari latihan ditetapkan maka langkah berikutnya adalah menyusun metode latihan yang tepat.

5. Peserta (Trainee)

Peserta merupakan komponen yang cukup penting, sebab keberhasilan suatu program pelatihan tergantung juga pada pesertanya.

            Dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan desa, selain kelima hal tersebut di atas, Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 juga memberikan pedoman untuk penyelenggaraan beberapa jenis pelatihan. Beberapa jenis pelatihan ini bisa diselenggarkan dalam rangka membangun desa secara komperhensif. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain : pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat dan desa; pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif; pelatihan manajemen keuangan desa; pelatihan pemberdayaan pemerintah desa; pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base desa; pelatihan PKK dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat; posyandu dan lain-lainnya.

            Dengan jenis-jenis pelatihan ini, maka masyarakat dan desa/kelurahan akan tergarap secara komperhensif dari semua sisi, sehingga pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat dan desa sendiri akan komperhensif dan mencakup semua aspek. Dengan demikian, dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan secara langsung akan mampu meningkatkan dengan keberdayaan masyarakat dan desa apabila dilakukan secara efektif sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan.

            Dengan keberhasilan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa harapannya akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa. Dengan keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat akan secara mandiri mampu untuk melakukan pembangunan dengan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat yang akan mengantarkan bangsa menuju kejayaan. semoga

*) ditulis untuk buletin mandiri volume1 nomor 1 tahun 2013, dalam suasana kejar deadline bingung mau menulis apa :D